Kementerian Pertanian Terjunkan Tim untuk Antisipasi Kekeringan
Kinciakincia.com - Memasuki musim kemarau, Kementerian Pertanian (Kementan) menjalankan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kekeringan pada lahan pertanian. Salah satunya menurunkan Tim Penanganan Kekeringan.
Tim khusus tersebut akan turun di wilayah sentra produksi padi, dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Mereka akan bekerja sama untuk memetakan potensi permasalahan kekeringan di sejumlah daerah dan menyiapkan solusi berupa penggelontoran air dari bendungan,” kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/6) kemarin.
Tim ini diharapkan melakukan identifikasi ke wilayah yang terdampak kekeringan. Apabila masih terdapat sumber air (air dangkal), tim ini mendorong Dinas Pertanian setempat untuk mengajukan bantuan pompa air kepada instansi terkait.
Salah satu penyebab kekeringan di lahan-lahan pertanian, disebut Sarwo, adalah sistem pengairan air yang terhambat. Kementan sendiri telah berupaya membenahi tata kelola air dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur air untuk lahan pertanian selama tiga tahun terakhir.
“Infrastruktur ini dapat meminimalisir dampak kekeringan di areal pertanian.Setidaknya 3,1 juta hektare lahan dapat merasakan dampaknya,” kata Sarwo.
Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai potensi kekeringan akibat musim kemarau. Berdasarkan pemantauan BMKG, sebanyak 35 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Untuk meminimalisir kerugian petani yang lahannya terkena dampak kekeringan, Sarwo Edhy menyebutkan pihaknya memfasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Asuransi ini memungkinkan petani mendapatkan ganti rugi apabila terdampak musibah kekeringan maupun banjir.
“Fasilitas ini supaya tidak mengganggu produksi pangan nasional nantinya,” ucap Sarwo.
Untuk mendapatkan AUTP, Sarwo menyebutkan, petani cukup membayar premi Rp 36 ribu per hektare per musim.
(Sumber: prokabar.com)
Berita Terkait
Jumat, 28 Juni 2019
Survei PwC Menyebutkan 74% UMKM Belum Dapat Akses Pembiayaan
Perusahaan jasa konsultan internasional Pricewaterhouse Coopers (PwC) menyebutkan, 74% Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia belum mendapat akses pembiayaan. Hal ini bisa menjadi peluang bagi perusahaan teknologi pinjaman (fintech lending) di Indonesia. Dalam studi bertajuk ‘Indonesia’s Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion’, PwC menyampaikan .....
Jumat, 28 Juni 2019
OJK Menjadi Stabilisator Lembaga Keuangan dan Startup
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut Indonesia tengah perbaikan melakukan transformasi digital dalam pengembangan teknologi finansial (fintech). Hal ini sama dengan langkah pemerintah menjadi stabilisator antara lembaga keuangan formal serta startup digital.Direktur Eksekutif Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani mengatakan "Pihaknya akan mengakomodasi lembaga keuangan formal dan startup .....
Jumat, 28 Juni 2019
Motivasi Agen Perubahan RB, Wali Kota Padang: Jadilah Pionir Pemantapan Budaya Kerja KEPOIN2
Wali Kota Padang Mahyeldi meminta Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemko Padang menjadi pionir dalam menerapkan budaya kerja KEPOIN2 (Kemitraan, Empati, Profesional, Integritas dan Inovasi) yang menjadi budaya kerja ASN Pemko Padang.“Agen Perubahan adalah teladan dan harus agresif menebar virus positif KEPOIN2. Lakukan perubahan di unit kerja masing-masing agar reformasi birokrasi bisa kit.....
Jumat, 28 Juni 2019
Kumpulkan Tokoh Masyarakat, Lurah Rawang Bicarakan Masalah Lingkungan
Untuk membicarakan permasalahan - permasalahan lingkungan, Lurah Rawang Kecamatan Padang Selatan mengumpulkan segenap elemen di kantornya, Kamis (27/06/2019). Hadir para RT dan RW, Babinsa, Bhabin Kantibmas dan Kepala Puskesmas Rawang beserta beberapa petugas kesehatan."Sengaja kami mengumpulkan semua elemen di kelurahan guna membicarakan persoalan yang dihadapi. Terutama masalah banjir, keseh.....
Kamis, 27 Juni 2019
Microsoft-IDC Menyebut 46% Konsumen Indonesia Tak Percaya Layanan Digital
Studi Microsoft dan International Data Corporation (IDC) yang berjudul Understanding Consumer Trust in Digital Services in Asia Pasific menyebut, 46% konsumen Indonesia tidak percaya dengan layanan digital. Tiga faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, yakni soal keamanan, privasi, dan reliabilitas. Padahal, saat ini hampir semua transaksi dan interaksi di Indonesia menggunakan layanan digital.....
Kirim Informasi Untuk Teman
