Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Selasa, 28 Mei 2019 04:01 WIB
Merugikan Petani, Kadin Minta Menkeu Hapus PPN Produk Perkebunan
Kinciakincia.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% atas produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Alasannya, pengenaan PPN 10% memberikan dampak buruk bagi petani dan pengusaha.
Sumber: Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah): Merugikan Petani, Kadin Minta Menkeu Hapus PPN Produk Perkebunan: https://kinciakincia.com/berita/4771-merugikan-petanikadin-minta-menkeu-hapus-ppn-produk-perkebunan.html
"Aturan telah berdampak negatif terhadap pendapatan petani perkebunan yang harga jualnya tergantung harga pasar dunia, demikian pula yang dialami anggota Kadin berbasis industri agro," kata Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani seperti yang dikutip dari surat yang ditujukan kepada Sri Mulyani, Senin (27/5).
Sumber: Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah): Merugikan Petani, Kadin Minta Menkeu Hapus PPN Produk Perkebunan: https://kinciakincia.com/berita/4771-merugikan-petanikadin-minta-menkeu-hapus-ppn-produk-perkebunan.html
Kadin meminta pengenaan PPN 10% dihapuskan, utamanya pada produk kakao, karet, kopi, dan teh dengan pemberian fasilitas PPN tidak dipungut seluruhnya. Permintaan serupa sebelumnya pernah disampaikan pada 23 Desember 2016, namun sampai saat ini belum dikabulkan oleh pemerintah.
Sumber: Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah): Merugikan Petani, Kadin Minta Menkeu Hapus PPN Produk Perkebunan: https://kinciakincia.com/berita/4771-merugikan-petanikadin-minta-menkeu-hapus-ppn-produk-perkebunan.html
Meski begitu, Kadin memperoleh informasi bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Sekretariat Negara telah menyetujui penghapusan PPN 10% untuk komoditi perkebunan. Ini sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi oleh Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal tanggal 14-15 Maret 2019 dan 29 Maret 2019.
Sumber: Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah): Merugikan Petani, Kadin Minta Menkeu Hapus PPN Produk Perkebunan: https://kinciakincia.com/berita/4771-merugikan-petanikadin-minta-menkeu-hapus-ppn-produk-perkebunan.html
Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian diminta untuk menyiapkan usulan terkait komoditas perkebunan apa saja yang akan dibebasakan PPN. Ini sekaligus untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan /atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.
Sumber: Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah): Merugikan Petani, Kadin Minta Menkeu Hapus PPN Produk Perkebunan: https://kinciakincia.com/berita/4771-merugikan-petanikadin-minta-menkeu-hapus-ppn-produk-perkebunan.html
Selain itu pada 13 Mei 2019, rapat koordinasi usulan komoditas perkebunan juga telah menyepakati daftar komoditas perkebunan yang akan dibebaskan melalui revisi PP 81 Tahun 2015. Namun, bila perubahannya cukup besar, aturan akan dituangkan dalam PP baru.
Sumber: Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah): Merugikan Petani, Kadin Minta Menkeu Hapus PPN Produk Perkebunan: https://kinciakincia.com/berita/4771-merugikan-petanikadin-minta-menkeu-hapus-ppn-produk-perkebunan.html
Kadin mengusulkan agar penyusunan revisi PP 81 Tahun 2015 untuk segera diikoordinasikan melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, selama menunggu terbitnya PP, Menkeu Sri Mulyani diharapkan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pembebasan PPN 10% bagi komoditi perkebunan yang diusulkan oleh Dirjen Perkebunan.
Sumber: Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah): Merugikan Petani, Kadin Minta Menkeu Hapus PPN Produk Perkebunan: https://kinciakincia.com/berita/4771-merugikan-petanikadin-minta-menkeu-hapus-ppn-produk-perkebunan.html
(Sumber: katadata.co.id)



Kirim ke Teman jumlah akses: 189 kali Model Cetak  Jadikan PDF

Berita Terkait

Selasa, 28 Mei 2019

Selasa Pagi ini, IHSG Menghijau dan Rupiah pada Posisi 14.378 per Dolar AS

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menghijau pada pembukaan perdagangan hari ini. Adapun posisi Dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 14.378.Pada pra pembukaan perdagangan saham, Selasa (28/5/2019), IHSG menguat 2,86 poin atau 0,21 persen ke posisi 6.101,84. Pada pukul 09.00 waktu JATS, IHSG kembali naik 12,83 poin atau 0,21 persen ke posisi 6.111,80.Indeks saham acuan LQ45 mengu.....
Senin, 27 Mei 2019

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Matangkan Rencana Pembangunan Pasar Semi Modern

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mematangkan rencana pembangunan pasar semi modern Lakitan di Kecamatan Lengayang, yang dimulai pada 2020.“Lokasi pembangunan pasar semi modern Lakitan hanya berjarak kurang dari satu kilometer dari pasar saat ini,” kata Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan, Hendro Kurniawan, kemarin.Ter.....
Sabtu, 25 Mei 2019

Tiket pesawat hingga Komodiutas Bumbu Makanan Diprediksi Menyumbang Inflasi Mei 2019

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan harga tiket pesawat berpotensi menyumbang inflasi Mei 2019. Selain itu, inflasi juga kemungkinan berasal dari naiknya harga komoditas bumbu makanan. Meski sudah lebih rendah, penurunan harga tiket tidak terlalu signifikan sampai menyentuh harga sebelumnya. "Harga tiket pesawat turun, tapi pasti tidak banyak. Jadi, tidak balik l.....
Sabtu, 25 Mei 2019

Kepala BAPPENAS Regulasi di Indonesia masih restriktif dan sangat mahal yang mebuat investor segan berinvestasi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan kajian khusus dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasilnya menunjukkan masih ada beberapa hal yang menghambat dan perlu dibenahi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Menurut Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, hal yang paling penting dibenahi adalah isu regula.....
Rabu, 22 Mei 2019

Perdagangan Saham Terpantau Normal

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) berjalan normal meski ada aksi 22 Mei 2019.Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi menuturkan, saat ini situasi bursa saham normal. Anggota bursa (AB) yang terkoneksi ke Jakarta Automated Trading System (JATS) juga tidak ada perubahan dan semua anggota bursa terhubung.Terkait IHSG melemah pada sesi pertama, Ia menuturkan, IHSG berpotensi menguat .....

Kirim Informasi Untuk Teman



 


Pasang Iklan Anda
  Jual Beli
1 gr 636.000 564.000
2 gr 1.222.000 1.128.000
2,5 gr 1.507.500 1.410.000
3 gr 1.793.000 1.692.000
4 gr 2.364.000 2.256.000
5 gr 2.990.000 2.820.000
Update Tgl: 00-00-0000 pukul 00:00
Mata Uang Beli Jual
USD 13.540,00 13.575,00
EUR 16.030,00 16.080,00
SGD 10.040,00 10.100,00
JPY 120,10 120,55
AUD 10.375,00 10.410,00
Update Tgl: 14-12-2017 pukul 08:35