Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Kamis, 28 Januari 2016 11:37 WIB
Perempuan bekerja merasa dirugikan dalam pasal 8 UU Pajak
Perempuan bekerja merasa dirugikan dalam pasal 8 UU Pajak
Kinciakincia.com - Kebijakan pajak terhadap perempuan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dinilai menyimpan persoalan dan melawan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Aturan tersebut dianggap merugikan perempuan yang bekerja.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengemukakan, pasal 8 UU PPh bukan sekadar persoalan administrasi.

"Pasal 8 UU PPh tidak mengikuti perubahan konseptual dan spirit Pasal 2 Undang-Undang KUP sehingga muncul kontradiksi," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/1/2016) seperti dilansir sindonews.com.

Yustinus menilai, Pasal 2 UU KUP dan Pasal 8 UU PPh memiliki spirit yang bertolak belakang. Pertama, mengadopsi sistem perpajakan pemisahan penghasilan (income-splitting) sehingga perempuan yang bekerja bisa memiliki NPWP sendiri. Terakhir, justru mengadopsi konsep kewajiban pajak bersama (join-filling) antara suami-istri.

"Konsep family unit (join filling) tidak sepenuhnya berlaku ketika Pasal 2 UU KUP memberikan hak perempuan kawin untuk memiliki NPWP sendiri. Latar historisnya, SMI (Sri Mulyani Indrawati) sebagai menkeu waktu itu meminta ini diakomodir sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan yang setara dengan laki-laki," jelasnya.

Yustinus mengatakan, kontradiksi dua aturan itu memiliki sejumlah konsekuensi yang merugikan kaum hawa. Penggabungan penghasilan suami dan istri, kerugian atau keuntungan istri menjadi kerugian atau keuntungan suami.

"Perempuan yang kawin ini harus menggabungkan penghasilan dengan suami untuk dihitung PPh gabungan dan dipisah secara proporsional. Akibatnya jelas merugikan," katanya.

Yustinus melanjutkan, perempuan kawin yang memiliki NPWP sendiri dan digabung dengan penghasilan suami juga berpotensi membayar pajak lebih tinggi. Tak berhenti di situ, perempuan kawin yang suaminya tak bekerja baru boleh mengklaim PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) melalui surat yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan.

"Perempuan kawin yang bekerja menghidupi keluarga harus menanggung beban tambahan, dipermalukan karena suaminya menganggur," ujarnya.

Kebijakan pajak yang berlaku di Tanah Air itu pun dinilainya berbeda jauh dengan kebijakan pajak yang berlaku di Singapura. Yustinus menyebut, Singapura memberikan fasilitas bagi perempuan kawin yang bekerja melalui WMCR (working mother child relief).

"Istri yang bekerja diberi tunjangan karena ia harus membayar baby sitter dan kehilangan waktu bersama anaknya. Bagaimana Indonesia? Jauh," tandasnya.(kkc)



Kirim ke Teman jumlah akses: 1.890 kali Model Cetak  Jadikan PDF

Berita Terkait

Kamis, 28 Januari 2016

Waooo. Kemana Bunganya, Rp664,6 Triliun Dana Diendapkan Pemerintah Daerah

Ratusan triliun dana diendapkan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten sepanjang 2015 di bank. Dana menganggur ini berasal dari dana transfer sebesar Rp 664,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang ditransfer ke bank daerah.Demikian dikatakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dalam paparan update realisasi sementara APBN-P 2015 di kantor Dir.....
Rabu, 27 Januari 2016

Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi IX untuk Listrik dan Peternakan

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2% pada tahun 2019, Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid IX yang berfokus pada upaya mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Selain itu, pada Paket Kebijakan Ekonomi IX itu, pemerintah juga mengeluarkan aturan baru tentang kebijakan tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam.....
Rabu, 27 Januari 2016

Presiden Perintahkan Mendag dan Mentan Jaga Harga Pangan

Terkait dengan terjadinya lonjakan harga pangan akhir-akhir ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk mengambil langkah-langkah membuat strategi besar atau perancangan besar tentang persoalan pangan.“Presiden meminta kepada Menteri Perdagangan bersama Menteri Pertanian untuk benar-be.....
Rabu, 27 Januari 2016

Pesisir Selatan Targetkan Produksi Padi 327,5 Ribu Ton

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, memperluas areal tanam padi dan menargetkan produksi gabah mencapai 327,5 ribu ton pada 2016.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Pesisir Selatan Afrizon Nazar, di Painan, mengatakan, target tersebut naik dari 2015 dengan produksi sebanyak 315,085 ribu ton."Pada 2015 luas tanam padi di kabupaten itu sekitar 61.448 h.....
Rabu, 27 Januari 2016

Inilah Uraian Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya.Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenta.....

Kirim Informasi Untuk Teman



 


Pasang Iklan Anda
  Jual Beli
1 gr 636.000 564.000
2 gr 1.222.000 1.128.000
2,5 gr 1.507.500 1.410.000
3 gr 1.793.000 1.692.000
4 gr 2.364.000 2.256.000
5 gr 2.990.000 2.820.000
Update Tgl: 00-00-0000 pukul 00:00
Mata Uang Beli Jual
USD 13.540,00 13.575,00
EUR 16.030,00 16.080,00
SGD 10.040,00 10.100,00
JPY 120,10 120,55
AUD 10.375,00 10.410,00
Update Tgl: 14-12-2017 pukul 08:35