Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Jumat, 22 Januari 2016 10:49 WIB
Aksi demonstrasi buruh dan pekerja menolak PP Pengupahan PP No. 78/2015 (Foto Tribun)
Aksi demonstrasi buruh dan pekerja menolak PP Pengupahan PP No. 78/2015 (Foto Tribun)
Kinciakincia.com - Belum maksimalnya program perbaikan iklim usaha dan investasi pemerintah pusat oleh pemerintah daerah menyebabkan terjadinya perununan realisasi investasi industri padat karya sebesar 12% pada tahun 2015..

Hal itu dikatakan Anton J. Supit, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, sepertili dilansir Bisnis.com, Kamis (21/1/2016).

Menurutnya, kendati pemerintah pusat mulai memperbaiki masalah pengupahan dengan dikeluarkannya PP No. 78/2015, sejumlah pemerintah daerah tidak menjalankannya.

“Selain upah buruh, kemudahan izin investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BKPM belum dijalankan oleh pemerintah daerah. Seharusnya, jika melanggar hukum diberi sanksi. Selain itu, investor juga melihat aksi demo anarkis tidak pernah ditindak secara hukum,” ujar Anton J. Supit.

Akibat tidak adanya tindakan tegas pemerintah kepada aksi demo buruh yang merusak, dunia usaha kekhawatiran penegakan hukum selalu terbentur dengan isu hak asasi manusia.
Dalam hal ini, pelaku usaha menilai belum ada sinyal kuat pemerintah memperbaiki iklim usaha.

Di sisi lain, turunnya realisasi investasi industri sektor padat karya pada tahun lalu sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah menarik investasi asing khususnya dari China. Pasalnya, pemerintah China secara resmi mengumumkan memprioritaskan sektor jasa dan perdagangan.

“Indonesia memang menjadi pilihan investor padat karya China, tetapi masih ada Vietnam, Myanmar, Laos dan lainnya yang menjadi pesaing. Perbaikan iklim investasi dapat dicapai melalui sinergi program di kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Misalnya, penggunaan APBN sebesar 20% untuk dana pendidikan harus dibuktikan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang bersaing di level internasional. Kemudian, ketersediaan infrastruktur menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat.
Perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam menarik investasi menjadi wewenang Kementerian Dalam Negeri.

Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah tidak boleh hanya berpaku pada target nilai investasi, serapan tenaga kerja menjadi faktor yang lebih utama.

“Sesuai target pemerintah, setiap pertumbuhan ekonomi nasional 1% harus menyerap tenaga kerja 200.000 orang, tetapi pada 2014 sesuai data Bappenas hanya menciptakan 178.000 lapangan kerja. Kualitas serapan tenaga kerja lebih penting dari target investasi,” tuturnya. (kkc)





Kirim ke Teman jumlah akses: 1.244 kali Model Cetak  Jadikan PDF

Berita Terkait

Kamis, 21 Januari 2016

Pekerja Bukan Penerima Upah Bisa Manfaatkan BPJS Ketenagakerjaan

Pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan, terutama mereka yang mengantongi kartu BPJS Ketenagakerjaan, tentunya sudah yakin bahwa dirinya terlindungi dari resiko yang mungkin terjadi selama aktif menjalani pekerjaan. Selain itu hari tua setelah pensiun pun terjamin. Tapi bagaimana dengan mereka yang bekerja di sektor informal?Sudah 38 tahun hadir melayani masyarakat pekerja, BPJS Ketenaga.....
Rabu, 20 Januari 2016

Presiden Jokowi Minta KEIN Beri Rekomendasi yang Konkret

Pengurus Komite Ekonomi dan Industri Indonesia (KEIN) yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/1) pagi, memiliki tugas melakukan kajian terhadap ekonomi dan Industri. Kemudian dari kajian itu mereka memberikan rekomendasi kepada Presiden.Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi .....
Rabu, 20 Januari 2016

Menuju Transparansi, Pemko Padang Luncurkan e-Planning dan PPAS Online

Pemerintah Kota Padang akan lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, menyusul diluncurkannya e-Planning dan PPAS online yang dapat diakses seluruh stakeholders. Selain itu dengan aplikasi tersebut, menjadi alat bantu dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan yang lebih praktis dan memudahkan."Dengan e-Pl.....
Rabu, 20 Januari 2016

Percepat Penandatanganan Kontrak Agar Ekonomi Uang Beredar di Tengah Masyarakat

Senada dengan Menteri Keuangan, Presiden Joko Widodo juga meminta agar kementerian/lembaga (K/L) dapat segera melakukan penandatanganan kontrak atas proyek-proyek yang telah dilelang sebelum Januari 2016. Dengan demikian, proyek-proyek ini dapat segera dieksekusi dan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian. Jika tidak segera dieksekusi pada awal tahun, Presiden mengkhawatirkan.....
Rabu, 20 Januari 2016

Rencana Menutup 2 BUMD, Pemprov Sumbar Dinilai Gagal

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana menutup dua perusahaan daerah (perusda) karena dinilai tidak mendatangkan hasil. Hanya membebani anggaran daerah saja. Kedua perusda itu adalah PT Dinamika Jaya Sumbar (DJS) dan PT Andalas Tuah Sakato (ATS). Kedua perusahaan ini bergerak penjualan bahan bakar minyak dan perbengkelan.Menurut Asisten II Pemprov Sumbar Syafruddin, selama in.....

Kirim Informasi Untuk Teman



 


Pasang Iklan Anda
  Jual Beli
1 gr 636.000 564.000
2 gr 1.222.000 1.128.000
2,5 gr 1.507.500 1.410.000
3 gr 1.793.000 1.692.000
4 gr 2.364.000 2.256.000
5 gr 2.990.000 2.820.000
Update Tgl: 00-00-0000 pukul 00:00
Mata Uang Beli Jual
USD 13.540,00 13.575,00
EUR 16.030,00 16.080,00
SGD 10.040,00 10.100,00
JPY 120,10 120,55
AUD 10.375,00 10.410,00
Update Tgl: 14-12-2017 pukul 08:35