Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Rabu, 20 Januari 2016 09:08 WIB
Pembangunan jalan tol di Pulau Jawa. Pembangunan harus berasaskan keadilan dan pemerataan
Pembangunan jalan tol di Pulau Jawa. Pembangunan harus berasaskan keadilan dan pemerataan
Kinciakincia.com - Senada dengan Menteri Keuangan, Presiden Joko Widodo juga meminta agar kementerian/lembaga (K/L) dapat segera melakukan penandatanganan kontrak atas proyek-proyek yang telah dilelang sebelum Januari 2016.

Dengan demikian, proyek-proyek ini dapat segera dieksekusi dan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian. Jika tidak segera dieksekusi pada awal tahun, Presiden mengkhawatirkan perekonomian nasional akan mengalami kontraksi.

“Bulan-bulan awal seperti ini sudah harus tanda tangan, karena nanti akan terjadi kontraksi ekonomi kalau kita kontraknya mundur di bulan enam atau di bulan tujuh,” kata Presiden beberapa hari lalu.

Dengan penandatanganan kontrak yang telah dilakukan pada awal tahun anggaran, lanjutnya, maka akan ada cukup waktu bagi pelaksanaan proyek, sehingga kualitas pekerjaannya pun dapat lebih terjamin. Hal ini berbeda jika pelaksanaan proyek baru dimulai menjelang akhir tahun anggaran.

“Gimana kualitas mau menjadi baik, (kalau) akhir Desember harus selesai, dimulai kebut-kebutan Bulan Oktober, November, Desember,” jelasnya.

Yang tidak kalah penting, jika proyek segera dilaksanakan, maka ekonomi pun dapat tumbuh seiring dengan pelaksanaan proyek. “Yang paling penting adalah uang itu bisa beredar di masyarakat secepat-cepatnya, sehingga ada pertumbuhan ekonomi, sehingga ekonomi tumbuh,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga menekankan agar proyek-proyek di daerah sebisa mungkin dilaksanakan oleh kontraktor daerah. Bila tidak memungkinkan, boleh menggunakan jasa kontraktor nasional, tetapi dengan tetap melibatkan sebanyak mungkin sumber daya dari daerah.

Hal ini penting bagi pemerataan ekonomi di Indonesia, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat saja.

“Kenapa seperti itu, supaya uang di daerah itu lebih banyak di desa. Jangan semua uang yang sudah diberikan yang beredar di daerah ditarik lagi ke Jakarta, (sehingga) tidak ada uang yang beredar di daerah. Kita ingin peredaran uang itu merata di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke,” urainya.(kkc)





Kirim ke Teman jumlah akses: 940 kali Model Cetak  Jadikan PDF

Berita Terkait

Rabu, 20 Januari 2016

Rencana Menutup 2 BUMD, Pemprov Sumbar Dinilai Gagal

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana menutup dua perusahaan daerah (perusda) karena dinilai tidak mendatangkan hasil. Hanya membebani anggaran daerah saja. Kedua perusda itu adalah PT Dinamika Jaya Sumbar (DJS) dan PT Andalas Tuah Sakato (ATS). Kedua perusahaan ini bergerak penjualan bahan bakar minyak dan perbengkelan.Menurut Asisten II Pemprov Sumbar Syafruddin, selama in.....
Selasa, 19 Januari 2016

Kawasan Pantai Padang Bebas Bangunan Liar, Pembongkaran Berjalan Damai

Akhirnya, tiga rumah makan yang berada di batu grip Pantai Padang kawasan Purus dibongkar sendiri pemiliknya, Selasa (19/1/2016). Menyusul pembongkaran 6 rumah makan sebelumnya yang juga dibongkar dengan kesadaran sendiri, termasuk 46 lapak PKL dan 10 lapak pedagang ikan serta 2 Pos Pemuda.Proses membuka bangunan tersebut dibantu personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta puluh.....
Selasa, 19 Januari 2016

Hari Ini Batas Akhir Pedagang di Batu Grip Pantai Padang Bongkar Bangunannya

Pedagang di sepanjang batu grip Pantai Padang diminta segera membongkar bangunan miliknya. Untuk upaya itu, Pemerintah Kota Padang melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada seluruh pedagang tersebut, Senin (18/1/2016). Pedagang telah berjanji akan membongkar bangunannya paling lambat Senin dan Selasa malam. Pemko Padang menurunkan tim untuk sosialisasi. Tim ini menemui setiap p.....
Selasa, 19 Januari 2016

Inilah Wajib Pajak yang Menerima Penghargaan dari Pemko Padang

Pemerintah Kota Padang memberi reward bagi wajib pajak yang taat dan jujur membayar pajak.Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo menyerahkan piagam penghargaan bagi wajib pajak terbaik,  Senin (18/1/2016). Sebaliknya, kata Walikota, bagi yang tak mematuhi membayarpajak akan diberi sanksi. Kepala Seksi (Kasi) Bina Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.....
Senin, 18 Januari 2016

Walikota Padang: Taat Bayar Pajak Diberi Reward, Pelanggar Diberi Sanksi

Pajak merupakan upeti atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk senantiasa membayarkannya, ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa.Demikian disampaikan Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo kepada sejumlah wartawan, setelah menyerahkan piagam penghargaan bagi wajib pajak terbaik 2015 usai upacara rutin bulana.....

Kirim Informasi Untuk Teman



 


Pasang Iklan Anda
  Jual Beli
1 gr 636.000 564.000
2 gr 1.222.000 1.128.000
2,5 gr 1.507.500 1.410.000
3 gr 1.793.000 1.692.000
4 gr 2.364.000 2.256.000
5 gr 2.990.000 2.820.000
Update Tgl: 00-00-0000 pukul 00:00
Mata Uang Beli Jual
USD 13.540,00 13.575,00
EUR 16.030,00 16.080,00
SGD 10.040,00 10.100,00
JPY 120,10 120,55
AUD 10.375,00 10.410,00
Update Tgl: 14-12-2017 pukul 08:35