Pengembangan Pariwisata Sumbar Masih di Simpang Jalan

Senin, 13 Maret 2017 07:52 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Entah apa sebabnya, hingga kini Provinsi Sumatera Barat belum memiliki cetak biru (blue print) kepariwisataan kendati Sumbar punya regulasi terkait pariwisata. Selain itu, saat ini pada APDB Sumbar 2017, dialokasikan dana sebesar Rp35 miliar untuk membeli lahan 10 hektare di Kawasan Wisata Terpadu Mandeh, Pesisir Selatan.

"Mandeh itu juga menjadi komitmen pemerintah pusat. Sumbar bagian pengadaan lahan. Dalam APBD disiapkan Rp35 miliar untuk pembelian lahan 10 hektare di Mandeh. Sisanya Rp27 miliar lebih untuk pembiayaan program Dinas Pariwisata dan termasuk biaya pegawai selama 2017," kata HM Nurnas, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar dalam diskusi bulanan yang digelar DPP IKA Unand, di kantornya, Jalan Kis Mangunsarkoro, Padang, Minggu (12/3/2017).

Diskusi yang merupakan program Bidang Humas DPP IKA Unand ini, mengangkat tema "Sumbar sebagai Tujuan Wisata Halal Dunia dan Raihan Kunjungan Wisatawan".

Tahun ini anggaran, tambah Nurnas, Dinas Priwisata Sumbar totalnya Rp57 miliar lebih. Dana itu sebagian disedot untuk pembelian lahan di kawasan Mandeh karena destinasi Mandeh menjadi destinasi plus dari 10 destinasi di Sumbar.

Selain itu, Nurnas mengatakan, Sumatera Barat hingga kini belum memiliki cetak bitu kepariwisataan kendati Sumbar punya regulasi terkait pariwisata.

"Tanpa cetak biru (blueprint) pariwisata, sebenarnya Pemerintah Provinsi Sumbar tidak bisa berbuat apa-apa walau ada di RPJMD Sumbar jadi destinasi utama berbasiskan agama dan budaya," ujarnya.

Menurut Nurnas, apapun bentuk dukungan pemerintah provinsi pasti akan berbenturan dengan kewenangan.

"Bagaimana mau bantu pembangunan destinasi karena pemiliknya adalah kabupaten dan kota, dibantu lewat APBD sulit terealisasikan," ujar HM Nurnas.

Solusinya bagaimana Pemprov bisa ikut memajukan destinasi milik kabupaten dan kota, yakni setelah blueprint haris diikuti dengan MoU antara gubenur dengan wali kota atau bupati pemilik destinasi.

Benturan kewenangan provinsi dan kota kabupaten, seperti APBD 2016 dana APBD sebesar Rp6 miliar yang tak bisa digunakan. Uang sebanyak itu tidak bisa dipakai karena dicoret saat evaluasi APBD oleh Kemendagri, karena terbentur kewenangan. Menurut Kemendagri pembenahan di Danau Diateh dan Dibawah, yakni Guest House tidak kewenangan Pemprov.

Pengembangan Masih Normatif
Sementara itu, Rahayu (Yayuk) Purwanti, anggota Komisi I DPRD Sumbar, yang juga salah seorang narasumber diskusi, mengatakan, kepariwisataan Sumatera Barat masih minim kreasi dan improvisasi. Masalah ini terkait dengan infrastruktur yang belum mendukung sepenuhnya. Jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah, sektor ini masih belum memberi pemasukan yang signifikan. Kendati begitu, soal regulasi, dinilai Sumbar sudah siap.

"Untuk regulasi kepariwisataan, Sumbar sangat siap. Masalahnya bukan pada regulasi, tapi kesiapan pada sumber daya yang dimiliki organisasi perangkat daerah atau Dinas Pariwisata. Sejauh mana mereka mampu berinovasi secara kreatif. Begitu juga dengan pelaku wisata. Yang pasti, Juni nanti kinerja OPD itu akan kita evaluasi," kata sosok perempuan dari PKS ini.

Menurutnya, yang perlu dipahami bersama itu ialah bahwa pariwisata sebagai industri. "Pengelolaan pariwisata itu tidak bisa lagi secara tradisional dan sambilan. Ke depan itu tantangan terberat pelaku wisata, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta. Sumbar harus siap masuk ke sana," katanya.

Selain belum itu, masalah menyusunan agenda iven pariwisata juga belum tergarap rapi. (kkc)


Berita ini dicetak dari: Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
http://kinciakincia.com/berita/4118-pengembangan-pariwisata-sumbar-masih-di-simpang-jalan.html